PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT MOMEN HARI RAYA

Hari raya keagamaan merupakan salah satu momen paling tepat untuk saling berbagi kasih dan telah menjadi tradisi atau kebiasaan di masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat terjadinya gratifikasi dan potensi benturan kepentingan atau konflik kepentingan atau conflict of interest (COI) bagi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten […]

Keputusan Bupati Cirebon Tentang PKPT 2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai […]

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG  PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON Dalam arti luas, gratifikasi merupakan pemberian. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mengacu pada Penjelasan Pasal 12B […]

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Secara Periodik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Penyelenggaraan negara berpijak kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan (transparansi), proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan negara pun harus menjunjung tinggi integritas. Apalagi para penyelenggara negara dan pejabat publik lainnya dituntut mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab serta dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. […]

Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi […]

URUSAN PENGAWASAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang […]

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KABUPATEN CIREBON

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya. SE tersebut diterbitkan sebagai imbauan dalam rangka mengendalikan gratifikasi pada saat momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya tahun 2020. Salah satu hal yang diatur dalam SE tersebut adalah penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan […]

Upaya Bersama Untuk Pencegahan Pandemi COVID-19

Apa itu COVID-19? Pneumonia Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis). Bagaimana COVID-19 Menular? Cara penularan SARS-CoV-2 […]

Pencapaian Level Peningkatan Kapabilitas APIP

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 (PP 60) Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sub unsur ketujuh dalam unsur Lingkungan Pengendalian SPIP […]