Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Cirebon 

Tugas :

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi :

Inspektorat Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  7. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur mempunyai tugas:

Merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
 

Inspektur mempunyai tugas:

  1. perumusan bahan perencanaan pada Inspektorat;
  2. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  3. pelaksanaan pengawasaninternal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  4. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  5. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  6. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  7. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  8. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
  9. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Inspektorat; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas:

Merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan.

Sekretaris mempunyai fungsi:

  1. Perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Inspektorat;
  2. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
  3. Pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  4. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  5. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
  6. Pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
  7. Pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/bareng milik daerah;
  8. Perumusan dan pengoordinasian penyesunan perencanaan dan penganggaran;
  9. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  10. Pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
  11. Pengoordinasian penginventarisasian pengawasan dan evaluasi laporan hasil pengawasan;
  12. Pengoordinasian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  13. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analis dan evaluasi pengawasan serta pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat; dan
  15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

Merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

  1. Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
  3. Pelaksanaan penjagaan kebersihan lngkungan kantor;
  4. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
  5. Pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta  peralatan rumah tangga kantor;
  6. Pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
  7. Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
  8. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
  9. Pengoordinasian penyusunan Standar Operaional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
  10. Penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kepegawaian;
  11. Pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  12. Pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
  13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

Merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

  1. Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
  2. Penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  3. Penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (!KU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
  4. Penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
  5. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
  6. Penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
  7. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  8. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
  9. Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
  10. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  11. Pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
  12. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
  13. Penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
  14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
  15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Analisis dan Evaluasi Pengawasan mempunyai tugas:

Merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Subbagian Analisis dan Evaluasi Pengawasan mempunyai fungsi:

  1. Perumusan  bahan  perencanaan  pada  Subbagian Analisis dan Evaluasi Pengawasan;
  2. Penginventarisasian hasil pengawasan;
  3. Pengoordinasian evaluasi laporan pengawasan;
  4. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  5. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  6. Penyiapan bahan dan pengoordinasian peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  7. Penerapan dan pengembangan serta pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  8. Penyiapan bahan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi serta pengawasan lainnya;
  9. Pengoordinasian pengawasan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
  10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Analisis dan Evaluasi Pengawasan; dan
  11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas:

Merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan pada perangkat daerah dan pemerintahan desa di wilayah kerja inspektur pembantu

Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

  1. Perencanaan operasional kegiatan pengawasan Inspektur Pembantu;
  2. Penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  3. Perencanaan Program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
  4. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  5. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  6. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  7. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  8. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  9. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  10. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
  11. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  12. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu; dan
  13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas:

Merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara.

Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

  1. Perencanaan operasional kegiatan pengawasan Inspektur Pembantu Khusus;
  2. Perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
  3. Pengusulan program pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
  4. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
  5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
  6. Penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
  7. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
  8. Pelaksanaan hubungan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
  9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu Khusus; dan
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu dibagi atas Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV dan Inspektur Pembantu Khusus adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Tata Kerja

Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Dalam hal Inspektur berhalangan, Inspektur dapat menunjuk Sekretaris Inspektorat. Dalam hal Sekretaris Inspektorat berhalangan, Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas dan fungsinya.